Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menerima Anugerah Dana Rakca Tahun 2016


Dalam acara Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 Dan Konferensi Nasional Pengelola Keuangan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah Dan Desa dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, dengan bertempat di Gedung Dhanapala Jalan DR Wahidin Raya No.1 Komplek Kementrian Keuangan RI, pada hari Rabu 7 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu penerima Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) Daerah se Indonesia yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai reward/penghargaannya daerah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) yang besarannya antara satu daerah dengan lainnya berbeda tergantung pada Penilaian dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) adalah diarahkan untuk; Memberikan reward kepada daerah berkinerja baik; Penggunaan Alokasi DID ditujukan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.  Adapun tujuannya adalah; Mengelola Keuangan dengan lebih baik;Menetapkan APBD tepat Waktu dan; Berkinerja Lebih Baik.

Kriteria dan Mekanisme Penilian DID;  untuk Besaran Alokasi Daerah dipersyaratkan Memenuhi Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja dengan ditetapkan dalam 12 (dua belas) interval. 

Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja

Alokasi Minimum (AM) adalah pemberian DID dengan dana batas minimum bagi daerah yang; 1) Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dan; 2) Menetapkan  Peraturan Daerah APBD tepat Waktu. Sedangkan Alokasi Kinerja (AK) adalah kriteria bagi:

  1. Penentuan peringkat Nilai Daerah, diurutkan dari nilai daerah tertinggi ke terendah (AA+ s/d DD-),
  2. Penetapan batas nilai sebagai passing grade penerima berdasarkan kelas atau tingkatan nilai daerah,
  3. Batas Ninimum Nilai Kinerja (Passing Grade) yang memiliki kategori nilai di atas atau sama dengan (≥) kategori BB.

12 (dua Belas) Interval dimaksud adalah:

Kategori

Rentang Nilai

 AA+

93,67 -100,00

AA

87,33 – 93,67

AA-

81,00 – 87,33

BB+

74,67 – 81,00

BB

68,33 – 74,67

BB-

62,00 - 68,33

CC+

55,67 – 62,00

CC

49,33 – 55,67

CC-

43,00 – 49,33

DD+

36,67 – 43,00

DD

30,33 – 36,67

DD-

24,00 – 30,33

Kriteria  Kinerja yang digunakan untuk melalukan penilaian dan pemeringkatan kinerja suatu daerah terdiri dari;

  1. Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan bobot sebesar 50%,
  2. Kriteria Pelayanan Dasar Publik dengan bobot 25%,
  3. Kriteria Ekonomi dan Kesejahteraan dengan bobot 25%.

Dari hasil pemeringkatan tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperoleh Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.53.721.498.000,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), seperti tabel dibawah dalam ribuan rupiah.

Pemberian tambahan dana dari DID pada Tahun Anggaran 2017 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah diperhitungkan dalam APBD dan dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk pemanfaatannya karena dana tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Kedepan Kriteria untuk memperoleh DID akan semakin ketat sehingga Daerah dituntut untuk terus meningkatkan Kinerjanya agar tetap dapat memperolehnya, karena untuk perhitungannya akan disempurnakan antara lain;

  1. Memperhatikan Indikator kinerja yang memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya, serta dapat dengan mudah dikontrol dan dievaluasi;
  2. Mempertimbangkan gizi buruk (stunting) sebagai salah satu variabel dalam mengukur kinerja pelayanan dasar publik, yang merupakan bagian dari Kriteria Kinerja;
  3. Mengkaji masukan dari KPK terkait dengan penerapan e-planning, e-procurement, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh pemerintah daerah sebagai Kriteria Utama.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Konferensi Nasional yang disampaikan dari;

  1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Materi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam Meningkatkan Percepatan Penyediaan Layanan Publik yang berkualitas;
  2. Kementerian Dalam Negeri dengan Materi Materi Penguatan Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan di Daerah;
  3. Kementerian Keuangan dengan Materi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Adapun Tujuan Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Desa adalah:

  1. Memperkuat sinkronisasi dan hamonisasi perencanaan pembangunan anatara pusat dan daerah dan antar daerah;
  2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penguatan peran provinsi dalam fungsi koordinasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah;
  3. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun2017 untuk meningkatkan layanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selamat dan Sukses Buat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara semoga kedepan tetap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan Kinerjanya.

 


"0" Komentar




Berikan Komentar Anda