SE Nomor 900/1554/Setda/2016-R tentang Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016


Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2016, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah periode  1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ini kami minta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

  1. Bendahara Penerimaan harus segera menyetor seluruh penerimaan daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016 ke Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara (PT.Bank Jateng Cabang Banjarnegara) selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2016, termasuk pendapatan yang berasal dari klaim Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada BPJS;
  2. Bendahara Penerimaan agar segera menyelesaikan entry data realisasi pendapatan SKPD (1 Januari s/d 31 Desember 2016 ) selambat-lambatnya Tanggal 10 Januari 2017, kemudian melakukan cross cek dengan Bidang Pendapatan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Kas Daerah. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan agar mengkoordinasikan entry pendapatan seluruh Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan.
  3. Bendahara Penerimaan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional Pendapatan SKPD kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara cq. Kepala Bidang Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2017 ;
  4. Dalam hal Bendaharawan menyimpan uang dalam suatu Bank, maka jasa/ bunga tabungan atas simpanan dimaksud agar disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah, kecuali apabila telah dipindahbukukan langsung oleh PT. Bank Jateng .

 

B. Belanja dan Pembiayaan Daerah

Penyelesaian pembayaran yang membebani APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 melalui Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran, adalah sebagai berikut :

  1. Permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU, TU,  selambat-lambatnya Tanggal 25 November 2016, LS atas nama Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya Tanggal 20 Desember 2016, sedangkan untuk Dana Hibah dan Bantuan Sosial selambat-lambatnya Tanggal 15 Desember 2016;
  2. Permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atas nama Pihak Ketiga, diajukan selambat-lambatnya  Tanggal 23 Desember 2016 ;
  3. Permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU Nihil  dan TU Nihil, diajukan selambat-lambatnya  Tanggal 27 Desember 2016 ;
  4. Dalam rangka mendukung kelancaran penerbitan SP2D, perlu kami sampaikan bahwa Menu Pembuatan SPP/SPM pada Aplikasi SIMDA Keuangan akan tertutup secara otomatis setiap batas akhir permohonan penerbitan SP2D sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ( Pukul 24.00 WIB)
  5. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) dan Dinas Kesehatan/Puskesmas yang mengelola langsung  pendapatan dan belanja (tanpa melalui Kas Daerah) SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Triwulan IV 2016 ) diajukan selambat-lambatnya Tanggal 4 Januari 2017);
  6. Semua SP2D yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2016, hanya berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016, namun demikian penukaran SP2D di PT. Bank Jateng  Cabang Banjarnegara hanya dilayani sampai dengan Tanggal 30 Desember 2016.

 

C.  Penutupan Kas, Penyetoran Sisa Belanja dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2016

  1. Penutupan kas bendaharawan Tahun Anggaran 2016 agar segera dilakukan, selambat-lambatnya Hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2016 ;
  2. Semua penerimaan dan pengeluaran yang melalui Kas Daerah, harus dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas transaksi yang dilaksanakan pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, harus sudah diselesaikan paling lambat Tanggal 31 Desember 2016;
  3. Sisa Belanja (TU/GU/LS ) maupun Uang Persediaan (UP) yang sudah tidak dipergunakan lagi dan masih ada pada Bendaharawan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, harus segera disetorkan ke Kas Daerah (PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara) selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2016. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan mencantumkan Kode Rekening, Uraian Rekening dan Nama Kegiatan dari Belanja/Pembiayaan Pengeluaran yang disetorkan kembali ;
  4. Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran di PT Bank Jateng, Per 31 Desember 2016 harus sudah nol;
  5. Terhadap Pajak-pajak Negara, baik PPN maupun PPh agar sudah disetorkan  ke Kas Negara selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2016. Transaksi penerimaan dan penyetoran pajak periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, agar sudah dientry seluruhnya di SIMDA Keuangan SKPD selambat-lambatnya  Tanggal 10 Januari 2017 ;
  6. Laporan Keuangan Tahun 2016 dari masing-masing SKPD berupa Laporan Realisasi APBD,  Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan SKPD Tahun  Anggaran 2016, beserta Lampiran dan data-data pendukung yang disyaratkan, harus sudah disampaikan kepada Bupati Banjarnegara up. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjarnegara paling lambat Tanggal 16 Januari 2017 ; Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) /Petugas Akuntansi Dinas Kesehatan dan Petugas Akuntansi Dindikpora, agar mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan dari UPTD dan Sekolah;
  7. Neraca SKPD Per 31 Desember 2016 harus sudah dilampiri dengan rincian aset tetap SKPD Per 31 Desember 2016 (KIB) yang nilainya sama dengan Neraca SKPD dimaksud, apabila terdapat perbedaan dijelaskan dalam Berita Acara Rekonsilisasi Aset Tetap antara Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang;
  8. Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Perusda Percetakan, Perusda Pertambangan, Perusda Air Minum,  PD BPR/BKK Mandiraja dan PD. BKK Banjarnegara) agar menyampaikan laporan keuangan Tahun 2016 kepada Bupati Banjarnegara up. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara,  selambat-lambatnya Tanggal 16 Januari 2017. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dimaksud akan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 dan sebagai data untuk perhitungan penyertaan modal Pemda Banjarnegara Per 31 Desember 2016 pada perusda-perusda tersebut;
  9. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga agar meneruskan  surat edaran dimaksud kepada Kepala UPTD dan Sekolah.

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.

 

ttd

BUPATI BANJARNEGARA

 


"0" Komentar




Berikan Komentar Anda